Pengadaan Tanah Wilayah IKN Tidak Boleh Merampas Hak Masyarakat

Jumat, 15 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Rinto, S.H., M.H.

Foto : Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Rinto, S.H., M.H.

ANALISAKALTIM.COM – Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan turut menyoroti permasalahan yang terjadi di wilayah IKN terhadap dugaan upaya paksa oleh Otorita IKN dalam penguasaan tanah masyarakat yang masuk RDTR IKN Nusantara.

Diketahui, dalam satu bulan terakhir bermunculan permasalahan lahan seperti penangkapan 9 orang petani yang terjadi pada wilayah pembangunan bandara VVIP IKN dan adanya upaya penguasaan tanah oleh Otorita IKN terhadap lahan milik masyarakat desa pemaluan.

“Secara hukum tentu Otorita IKN tidak dapat melakukan penguasaan lahan tanpa persetujuan pemilik lahan atau sebelum dilakukan nya ganti kerugian terlebih dahulu baik untuk lahan maupun tumbuhan yang ada di atasnya, mengenai hal itu kita bisa lihat sebagimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 Tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum” ungkap Rinto, S.H., M.H.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salin itu, ia menyayangkan cara yang digunakan oleh Otorita IKN Nusantara lebih mengedepankan pendekatan penegak hukum pidana melalui instrumen kepolisian sehingga dipandang kurang tepat.

“Patut Kita pahami bahwa dalam penanganan permasalahan pertanahan untuk kepentingan umum, Otorita IKN harus mengedepankan asas ultimum remedium yang mana pidana adalah alternatif terakhir, dengan begitu dapat dilakukan upaya yang lebih humanis, terakhir yang tidak kalah penting Otorita IKN harus melakukan sosialisasi RDTR IKN untuk dapat diketahui masyarakat secara jelas batas-batas wilayah IKN dimana saja, tambahnya.

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bahas Tata Kelola Tambang, Lokakarya FRK Ungkap Berbagai Pelanggaran
PRPK 2026 : Ajang Reuni Akbar Alumni Fahutan Unmul, Usung Tema “Ikrar Bakti, Rimbawan Tak Pernah Ingkar Janji”
Gubernur Lemhannas RI dan Gubernur Kaltim Dukung Penguatan Keterbukaan Informasi di Kalimantan Timur
Gubernur Lemhanas RI Memberikan Kuliah Umum Di Universitas Mulawarman, Bertajuk “Geo-Eko Ketahanan Nusantara
Lemhannas dan Pemprov Kaltim Memantapkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Untuk Generasi Muda
Aspirasi Guru Ngaji Terwujud Lewat Rumah Aspirasi Firnadi Ikhsan, Diklat Standarisasi Tilawati Digelar di Kembang Janggut
Memiliki Izin Tambang Bukan Tiket Untuk Menggali Kawasan Tahura Bukit Suharto
PKS Kaltim Gandeng Relawan Gerbang Mulawarman Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla
Berita ini 73 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:45 WITA

Bahas Tata Kelola Tambang, Lokakarya FRK Ungkap Berbagai Pelanggaran

Sabtu, 26 September 2026 - 10:01 WITA

PRPK 2026 : Ajang Reuni Akbar Alumni Fahutan Unmul, Usung Tema “Ikrar Bakti, Rimbawan Tak Pernah Ingkar Janji”

Selasa, 22 September 2026 - 11:51 WITA

Gubernur Lemhannas RI dan Gubernur Kaltim Dukung Penguatan Keterbukaan Informasi di Kalimantan Timur

Selasa, 22 September 2026 - 11:21 WITA

Gubernur Lemhanas RI Memberikan Kuliah Umum Di Universitas Mulawarman, Bertajuk “Geo-Eko Ketahanan Nusantara

Senin, 21 September 2026 - 23:26 WITA

Lemhannas dan Pemprov Kaltim Memantapkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Untuk Generasi Muda

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA