Pengelolaan Konsesi oleh BUMD Dinilai Bisa Buka Sumber Ekonomi Baru bagi Kukar

Sabtu, 7 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Alfian Noor,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Alfian Noor,

KUTAI KARTANEGARA – Pemanfaatan kembali lahan konsesi perusahaan yang perizinannya telah dicabut dinilai dapat menjadi peluang untuk menciptakan sumber kegiatan ekonomi baru di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pelibatan badan usaha milik daerah (BUMD) menjadi salah satu alternatif agar potensi kawasan tersebut tetap bisa dikembangkan dan memberikan manfaat bagi daerah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Alfian Noor, memandang rencana tersebut sebagai peluang positif bagi pemerintah daerah. Menurutnya, lahan yang sebelumnya dikelola perusahaan dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan melalui skema usaha yang melibatkan perusahaan daerah.

Ia menilai BUMD memiliki peluang mengambil peran apabila didukung kemampuan pembiayaan dan kesiapan menjalankan kegiatan usaha. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi kawasan tersebut dapat diarahkan menjadi aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi Kukar.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau kawasan itu bisa dikelola oleh BUMD, tentu akan lebih baik karena ada peluang bagi daerah untuk ikut mengembangkan potensi ekonominya. Tetapi perusahaan daerah juga harus melihat kemampuan yang dimiliki sebelum mengambil tanggung jawab tersebut,” katanya, Sabtu (7/11/2026).

Menurut Alfian, peluang itu tidak boleh hanya dipandang sebagai pemindahan pengelolaan dari perusahaan sebelumnya kepada BUMD. Perusahaan daerah harus memiliki gambaran mengenai jenis usaha yang akan dijalankan, kebutuhan pembiayaan, serta kemampuan menghasilkan keuntungan dari kegiatan tersebut.

Kesiapan modal dan SDM menjadi dua aspek yang harus diperhitungkan secara bersamaan. Ketersediaan dana dapat mendukung pelaksanaan usaha, sementara tenaga kerja yang kompeten dibutuhkan untuk memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai rencana.

“BUMD harus menghitung terlebih dahulu apakah mereka mampu menjalankan kegiatan di sana. Bukan hanya soal memiliki dana, tetapi juga bagaimana menyiapkan tenaga kerja dan sistem pengelolaannya agar kawasan tersebut benar-benar produktif,” ungkapnya.

Di sisi lain, realisasi pemanfaatan lahan masih bergantung pada penyelesaian persoalan legalitas. Alfian menjelaskan, terdapat perusahaan yang izin usahanya sudah dicabut, tetapi status Hak Guna Usaha (HGU) masih melekat. Artinya, pencabutan perizinan usaha belum otomatis membuat lahan dapat langsung dikelola melalui skema baru.

Karena itu, koordinasi dengan instansi terkait diperlukan untuk memastikan kejelasan status lahan sebelum pemerintah maupun BUMD mengambil langkah lebih lanjut. Kepastian tersebut menjadi dasar agar pengembangan usaha tidak menghadapi hambatan hukum di kemudian hari.

Alfian berharap peluang tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kajian yang mempertimbangkan aspek hukum, kemampuan finansial, dan potensi bisnis. Apabila seluruh persyaratan dapat dipenuhi, keterlibatan BUMD berpeluang menjadi salah satu cara mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerah.

“Peluangnya cukup baik, tetapi tentu tidak bisa langsung dijalankan. Harus dilihat dulu kesiapan BUMD dan bagaimana status lahannya. Kalau semuanya memungkinkan, kawasan itu bisa menjadi kesempatan untuk membuka kegiatan ekonomi yang memberi manfaat bagi Kukar,” tutup Alfian Noor. (Adv)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Ribuan Aset Kukar Jadi Sasaran Penertiban, BPKAD Libatkan Kejaksaan
BPKAD Kukar Ajukan 101 Kendaraan Dinas Tak Produktif untuk Dilelang
Kendaraan Tak Lagi Beroperasi, Tagihan Pajak Tetap Jalan dan Bebani APBD Kukar
Pantau Perjuangan Atlet Kukar Kini Bisa Lewat Si Pakar, Keluarga Tak Perlu Tunggu Laporan
Kendaraan Tambang Beroperasi di Kukar, Aulia Minta Pajak BBM Masuk Kas Daerah
Pemkab Kukar Buka Akses Pendopo Odah Etam Gratis untuk Pernikahan Warga
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:41 WITA

Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

Ribuan Aset Kukar Jadi Sasaran Penertiban, BPKAD Libatkan Kejaksaan

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

BPKAD Kukar Ajukan 101 Kendaraan Dinas Tak Produktif untuk Dilelang

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

Kendaraan Tak Lagi Beroperasi, Tagihan Pajak Tetap Jalan dan Bebani APBD Kukar

Selasa, 17 November 2026 - 20:05 WITA

Pantau Perjuangan Atlet Kukar Kini Bisa Lewat Si Pakar, Keluarga Tak Perlu Tunggu Laporan

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA