KUTAI KARTANEGARA – Tahapan persiapan penyelenggaraan kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan perkembangan. Pemerintah daerah menyebut kesiapan teknis administratif telah melampaui 80 persen, sementara penyelesaian sejumlah kebutuhan fisik kini menjadi perhatian berikutnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan berbagai tahapan perencanaan dan koordinasi telah berjalan. Perkembangan tersebut juga telah dilaporkan kepada Bupati Kukar dalam paparan tim persiapan.
Menurutnya, Bupati secara umum memberikan respons positif terhadap progres yang disampaikan. Namun, masih terdapat beberapa catatan yang harus diselesaikan agar seluruh rencana penyelenggaraan benar-benar siap diterapkan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau secara teknis administratif, persiapannya sudah di atas 80 persen. Sekarang yang perlu kita pastikan adalah kesiapan fisiknya, termasuk fasilitas-fasilitas yang nantinya digunakan oleh peserta,” ungkapnya, Senin (2/11/2026).
Sunggono menjelaskan, salah satu aspek yang membutuhkan perhatian adalah ketersediaan akomodasi bagi para kafilah. Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan informasi mengenai pilihan hotel, jumlah kamar, serta tarif penginapan untuk disampaikan kepada daerah peserta.
Namun, Bupati meminta agar informasi tersebut tidak berhenti pada kelengkapan data. Pemeriksaan langsung diperlukan untuk mengetahui apakah fasilitas yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan standar kenyamanan peserta.
“Beliau mengingatkan agar semuanya juga dicek secara langsung. Jangan hanya melihat jumlah kamarnya atau berapa harga sewanya, tetapi kondisi ruangan, kasur, sampai kamar mandinya juga harus dipastikan,” jelas Sunggono.
Selain koordinasi administratif, pelaksanaan pekerjaan teknis di lapangan turut melibatkan event organizer (EO). Pihak tersebut diberikan tanggung jawab untuk membantu memenuhi kebutuhan fisik penyelenggaraan sesuai pembagian tugas yang telah ditentukan.
Sunggono menegaskan, capaian administratif yang telah melampaui 80 persen perlu diikuti penyelesaian pekerjaan lapangan. Dengan begitu, tidak ada kesenjangan antara perencanaan yang telah disusun dengan kondisi fasilitas ketika kegiatan berlangsung.
Pemerintah daerah akan terus mengawal berbagai catatan evaluasi untuk memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat terpenuhi.
“Kita ingin apa yang sudah direncanakan itu benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi, bukan hanya dokumennya yang siap, tetapi fasilitas yang digunakan peserta juga harus siap,” pungkasnya. (Adv)







