ANALISAKALTIM.COM – Bantuan hukum kepada masyarakat kecil atau kurang mampu menjadi perhatian serius Anggota DPRD Kaltim, H. A. Jawad Sirajuddin, SH.,MH. Masyarakat harus tahu, bahwa Bantuan hukum ini bisa di manfaatkan secara gratis.
Bukan rahasia umum, kala rakyat kecil melawan “orang kuat”, sering kali tak bisa berbuat banyak. Selain karena awam masalah hukum, tak mampu membayar pengacara, menjadi alasan mereka pasrah. Tak mendapatkan pendampingan hukum.
Di Kaltim sendiri, DPRD dan Pemprov telah membentuk Perda No.5/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Dengan perda ini, masyarakat bisa mendapatkan fasilitas bantuan hukum secara gratis.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota DPRD Kaltim Abdul Jawad termasuk wakil rakyat yang peduli akan masalah ini, kegiatan sosialisasi perda (sosper) DPRD Kaltim yang rutin dilakukan dengan menyosialisasikan materi perda tersebut, dengan harapan dapat dipahami oleh masyarakat.
Kali ini, Senin/22 Januari 2024, bertempat di Desa Suka Maju Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar yang dihadiri ratusan peserta, Jawad menjelaskan manfaat perda tersebut.
“Jadi intinya rakyat bisa mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan hukum secara gratis. Semua bisa mendapatkan bantuan hukum. Tinggal mengajukannya saja,”. Ungkapnya
Untuk menjelaskan manfaat perda tersebut, Jawad dibantu oleh dua pemateri lainnya. Yaitu, Zulkifli Alkaf, SH (Pengacara), M. Rayis Jawad, SH (Pengacara) dan Yayuk Sehati sebagai moderator.
“Syaratnya cukup ajukan ke pengacara yang terdaftar atau bekerja sama dengan pemerintah. Itu hanya KTP, KK dan surat keterangan tidak mampu,” kata Zulkifli.
Dengan fasilitas bantuan hukum ini, artinya semua warga kedudukannya harus sama dengan hukum. Biaya pengacara nanti akan ditanggung oleh pemerintah. Dengan harapan, semua mendapatkan hak yang sama ketika harus berurusan dengan hukum.







