KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mempercepat penyelesaian kendaraan dinas yang sudah tidak produktif melalui mekanisme lelang. Sebanyak 101 kendaraan roda dua diajukan untuk dilelang setelah melalui proses pendataan dan penilaian dengan pendampingan Kejaksaan.
Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno, mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari penyelesaian aset lama yang selama ini belum bisa dituntaskan. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kewenangan melakukan penilaian aset sebelum dilelang.
“Kita di Pemda tidak punya satu orang pun penilai,” ungkap Bagus, Rabu (18/11/2026)
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, kendaraan milik pemerintah daerah tidak bisa langsung dilelang tanpa melalui tahapan penilaian. Proses tersebut diperlukan untuk menentukan nilai barang yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Menurutnya, KPKNL merupakan lembaga yang berwenang menangani proses penilaian dan pelelangan. Namun, keterbatasan jumlah petugas membuat pemerintah daerah harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan jadwal penilaian.
“KPKNL adalah istilahnya pejabat yang berwenang untuk melakukan pelelangan dan penilaian,” jelasnya.
Bagus menyebut antrean penilaian selama ini menjadi salah satu faktor yang memperlambat penyelesaian kendaraan tidak produktif. Kondisi tersebut semakin terasa karena KPKNL harus menangani permohonan dari sejumlah daerah di Kalimantan.
“Karena petugas di KPKNL juga terbatas dan membawahi beberapa wilayah, biasanya kami harus mengantri berbulan-bulan,” katanya.
Melalui kerja sama dengan Kejaksaan, BPKAD akhirnya memperoleh dukungan tenaga penilai dari Kejari Kukar dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Pendampingan tersebut memungkinkan proses penilaian terhadap kendaraan yang diajukan dapat dipercepat sehingga tahapan berikutnya bisa segera dilakukan.
Bagus mengatakan proses penilaian terhadap kendaraan tersebut telah selesai dan pengajuan lelang sudah masuk ke aplikasi KPKNL. Dalam pelaksanaannya, BPKAD juga berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan pemeriksaan fisik kendaraan.
“Alhamdulillah ini sudah berproses, sudah masuk dalam aplikasi lelang di KPKNL, tinggal menunggu nanti hasilnya seperti apa,” ujarnya.
Ia menegaskan percepatan tersebut merupakan langkah untuk menyelesaikan persoalan aset yang sudah berlangsung lama. Pemerintah daerah berharap kendaraan yang tidak lagi menunjang kegiatan operasional tidak terus menumpuk tanpa kepastian penyelesaian.
“Ini suatu langkah percepatan. Percepatan untuk proses yang ini menahun sudah. Sudah sangat lama untuk harusnya dilakukan,” pungkasnya. (Adv)







