BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah

Kamis, 19 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno

Foto : Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno

KUTAI KARTANEGARA – Kejelasan alas hak menjadi salah satu pertimbangan utama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menghadapi sengketa tanah aset daerah. Pemeriksaan dokumen kepemilikan diperlukan untuk memastikan kedudukan hukum pemerintah sebelum menentukan langkah menghadapi klaim dari pihak lain.

Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Bagus Eko Sampurno, mengatakan, pencatatan suatu bidang tanah dalam administrasi pemerintah belum cukup untuk menjadi satu-satunya dasar dalam menghadapi sengketa.

“Tanah ini persoalannya cukup kompleks karena kita tidak hanya melihat catatan aset. Harus diperiksa juga alas haknya, bagaimana riwayat penguasaannya, serta bukti-bukti yang menunjukkan kepemilikan pemerintah daerah,” katanya, Kamis (19/11/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan, pemeriksaan harus mencakup kesesuaian dokumen administrasi dengan kondisi penguasaan tanah di lapangan. Langkah tersebut penting untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara data yang dimiliki pemerintah dan klaim yang disampaikan pihak lain.

“Jangan sampai kita hanya berpegang pada satu dokumen, sementara fakta di lapangan belum diketahui secara menyeluruh. Semua informasi harus dicocokkan supaya pemerintah tidak keliru dalam menentukan sikap,” terangnya.

Bagus menyebut, apabila ditemukan persoalan hukum, BPKAD dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kukar. Pendampingan tersebut dibutuhkan untuk membantu menelaah kekuatan dokumen dan memberikan pertimbangan mengenai langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah.

Menurutnya, hasil pemeriksaan dokumen juga akan menentukan apakah sengketa masih dapat diselesaikan melalui mediasi atau membutuhkan proses hukum di pengadilan. Pemerintah harus mengetahui terlebih dahulu posisi hukumnya sebelum memilih salah satu mekanisme tersebut.

“Kalau dasar kepemilikannya sudah kita telaah, akan lebih mudah menentukan langkah. Kita bisa melihat apakah persoalannya masih dapat dibicarakan atau memang harus diselesaikan melalui jalur pengadilan,” ungkap Bagus.

Ia menambahkan, jalur litigasi dapat menjadi pilihan apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak membuahkan hasil. Namun, keputusan membawa sengketa ke persidangan tetap memerlukan pertimbangan matang dan dukungan bukti yang memadai.

“Pada akhirnya, setiap langkah harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kita tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan klaim, tetapi harus didukung dokumen dan fakta yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (Adv)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Ribuan Aset Kukar Jadi Sasaran Penertiban, BPKAD Libatkan Kejaksaan
BPKAD Kukar Ajukan 101 Kendaraan Dinas Tak Produktif untuk Dilelang
Kendaraan Tak Lagi Beroperasi, Tagihan Pajak Tetap Jalan dan Bebani APBD Kukar
Pantau Perjuangan Atlet Kukar Kini Bisa Lewat Si Pakar, Keluarga Tak Perlu Tunggu Laporan
Kendaraan Tambang Beroperasi di Kukar, Aulia Minta Pajak BBM Masuk Kas Daerah
Pemkab Kukar Buka Akses Pendopo Odah Etam Gratis untuk Pernikahan Warga
Anggaran Disperindag Kukar Terbatas, Promosi Produk IKM Tak Bisa Berjalan Optimal
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:41 WITA

Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

Ribuan Aset Kukar Jadi Sasaran Penertiban, BPKAD Libatkan Kejaksaan

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

BPKAD Kukar Ajukan 101 Kendaraan Dinas Tak Produktif untuk Dilelang

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

Kendaraan Tak Lagi Beroperasi, Tagihan Pajak Tetap Jalan dan Bebani APBD Kukar

Selasa, 17 November 2026 - 20:05 WITA

Pantau Perjuangan Atlet Kukar Kini Bisa Lewat Si Pakar, Keluarga Tak Perlu Tunggu Laporan

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA