KUTAI KARTANEGARA – Upaya mengurangi risiko kebakaran di Kutai Kartanegara (Kukar) perlu dimulai sebelum api muncul. Selain mengandalkan kesiapan petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah menaruh perhatian pada kemampuan masyarakat mengenali potensi bahaya dan menyiapkan langkah penanganan awal di lingkungan rumah tangga.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menilai pendekatan pencegahan dan mitigasi perlu mendapat perhatian lebih besar. Salah satu hal yang tengah menjadi pertimbangan ialah kebutuhan alat pemadam api ringan (APAR) di permukiman, dengan penyediaan yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
“Damkar kita bertindak setelah terjadi. Nah, yang kita inginkan sekarang adalah bagaimana kita bisa memitigasi sehingga ini tidak terjadi,” ujar Aulia, Kamis (29/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya membangun kesiapsiagaan dari tingkat paling dekat dengan sumber risiko, yakni rumah dan lingkungan tempat tinggal. Ketika kebakaran baru mulai muncul, pengetahuan mengenai langkah awal dapat membantu warga mengambil tindakan yang tepat tanpa membahayakan diri sendiri.
Kebutuhan APAR menjadi salah satu aspek yang perlu dievaluasi. Aulia menyebut penyediaan alat tersebut untuk setiap rumah merupakan kondisi ideal, tetapi pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kemampuan pemerintah dan kondisi di lapangan.
“Kalau idealnya memang setiap rumah ada aparnya, cuma kita akan melihat kemampuan yang kita miliki dan kebutuhan di lapangan,” katanya.
Evaluasi tidak hanya menyangkut jumlah alat yang diperlukan, tetapi juga penentuan lokasi yang membutuhkan perhatian lebih. Permukiman padat dengan jarak bangunan berdekatan dan akses lingkungan terbatas, misalnya, perlu menjadi bagian dari penilaian teknis karena kondisi tersebut dapat mempersulit proses penanganan kebakaran.
Di sisi lain, keberadaan peralatan harus dibarengi edukasi kepada masyarakat. APAR perlu ditempatkan dengan tepat, diperiksa kondisinya secara berkala, dan digunakan sesuai petunjuk. Warga juga harus memahami bahwa upaya memadamkan api hanya dilakukan jika situasinya masih aman dan tidak menghambat proses evakuasi.
Sejumlah kejadian kebakaran yang melanda Kukar belakangan ini menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan tidak dapat hanya dibebankan kepada petugas. Pengetahuan mengenai sumber risiko, jalur keluar, dan tindakan ketika kebakaran terjadi perlu menjadi bagian dari perhatian di lingkungan permukiman.
Aulia mengatakan, evaluasi sarana proteksi kebakaran juga harus memperhitungkan kemampuan anggaran. Karena itu, belum ada keputusan mengenai kemungkinan pemanfaatan dana RT untuk pengadaan APAR. Skema tersebut perlu ditelaah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ketentuan penggunaan anggaran yang berlaku.
“Evaluasi kebutuhan sarana proteksi kebakaran perlu dilakukan secara terukur, termasuk mempertimbangkan lokasi yang membutuhkan perhatian lebih, ketersediaan peralatan, dan kesiapan warga dalam menggunakannya,” jelasnya.
Pendekatan mitigasi diharapkan tidak berhenti pada penyediaan alat. Pendataan risiko, edukasi warga, pemeriksaan instalasi listrik, serta kehati-hatian dalam menggunakan sumber api juga menjadi bagian penting dari upaya mengurangi potensi kebakaran.
“Harapannya peningkatan kesiapsiagaan dapat berjalan seiring dengan upaya pencegahan di lingkungan rumah tangga,” pungkas Aulia. (Adv)







