KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong keterlibatan perusahaan dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata melalui skema One Company, One Event. Langkah ini disiapkan sebagai salah satu alternatif pendanaan kegiatan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispar Kukar, Awang Agus Darmawan, mengatakan kolaborasi dengan pihak perusahaan diperlukan agar penyelenggaraan event tetap dapat berjalan dan memberikan dampak terhadap aktivitas pariwisata.
“Ke depan kita ingin ada pola satu perusahaan mendukung satu event. Jadi perusahaan bisa mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata di Kukar,” ujarnya, Rabu (4/11/2026)
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Awang, dukungan perusahaan dapat membantu mengurangi ketergantungan penyelenggaraan kegiatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan keterlibatan berbagai pihak, kegiatan pariwisata diharapkan tetap memiliki ruang untuk berkembang.
“Kalau semua kegiatan hanya mengandalkan APBD, tentu ruang geraknya terbatas. Karena itu, kita perlu membuka peluang kerja sama dengan perusahaan,” katanya.
Ia menjelaskan, event memiliki peran dalam mendatangkan pengunjung dan menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi kegiatan. Karena itu, dukungan terhadap penyelenggaraan event juga dapat menjadi bagian dari kontribusi perusahaan terhadap pengembangan daerah.
“Event ini bukan hanya kegiatan seremonial. Kita ingin ada kunjungan dan perputaran ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Awang menilai, perusahaan yang beroperasi di Kukar memiliki peluang untuk berkontribusi melalui kegiatan yang selaras dengan potensi wilayah. Dispar, kata dia, akan mendorong pola kerja sama agar dukungan tersebut dapat diarahkan pada kegiatan yang memiliki manfaat bagi pariwisata.
“Kita ingin perusahaan ikut menjadi bagian dari pengembangan pariwisata, bukan hanya pemerintah yang bergerak sendiri,” tuturnya.
Melalui skema tersebut, Dispar Kukar berharap penyelenggaraan event dapat lebih berkelanjutan, sekaligus membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Harapannya, dengan kerja sama seperti ini, kegiatan pariwisata tetap bisa berjalan dan manfaatnya semakin luas,” pungkas Awang. (Adv)







