KUTAI KARTANEGARA – Kendaraan dinas yang sudah rusak berat bahkan tidak diketahui keberadaannya masih menyisakan kewajiban keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Meski tidak lagi dapat digunakan untuk menunjang pekerjaan pemerintahan, kendaraan tersebut tetap tercatat memiliki kewajiban pajak kendaraan bermotor (PKB).
Persoalan ini menjadi perhatian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar. Sebab, kewajiban pajak yang terus berjalan berpotensi menambah beban anggaran daerah, terutama jika jumlah kendaraan bermasalah mencapai ribuan unit.
Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno, mengungkapkan, pemerintah masih menemukan kendaraan yang secara kondisi sudah tergolong rongsokan, tetapi kewajiban pajaknya belum berhenti.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada kendaraan yang sudah tidak mungkin dipakai lagi, bahkan kondisinya sudah menjadi barang rongsokan. Namun, dalam pencatatan administrasi, kewajiban pajaknya ternyata masih terus berjalan,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Menurut Bagus, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele meskipun nominal pajak setiap kendaraan relatif kecil. Ketika kewajiban itu terakumulasi dalam jumlah kendaraan yang banyak dan berlangsung selama beberapa tahun, nilainya dapat menjadi beban tersendiri.
“Misalnya satu sepeda motor hanya memiliki kewajiban pajak sekitar Rp100 ribu. Kalau jumlahnya mencapai ribuan unit dan terus bertambah setiap tahun, akumulasinya tentu tidak sedikit,” jelasnya.
Dia menambahkan, tagihan tersebut juga tercatat sebagai piutang pemerintah daerah kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur. Karena itu, BPKAD perlu mencari penyelesaian agar kewajiban dari kendaraan yang sudah tidak produktif tidak terus membengkak.
“Selama status kendaraannya belum diselesaikan secara administrasi, tagihan itu akan terus muncul. Kalau dibiarkan, setiap tahun nilainya akan semakin bertambah,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPKAD Kukar menggandeng Kejaksaan Negeri Kukar dalam menelusuri kendaraan yang masih tercatat sebagai aset pemerintah, tetapi keberadaan fisiknya tidak lagi diketahui.
Hasil penelusuran nantinya akan dituangkan dalam berita acara sebagai dokumen pendukung pengajuan penghapusan piutang kepada Bapenda Provinsi. Langkah ini diperlukan agar pemerintah daerah memiliki dasar administrasi dan hukum sebelum mengajukan penyelesaian kewajiban tersebut.
“Dokumen hasil penelusuran akan menjadi pegangan kami ketika mengusulkan penghapusan piutang. Jadi, ada bukti dan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar menghentikan pencatatan begitu saja,” terangnya.
Bagus berharap proses tersebut dapat mengurangi beban keuangan daerah akibat kendaraan yang sudah tidak memiliki manfaat operasional. Pembenahan juga diperlukan agar pencatatan aset dan laporan keuangan pemerintah tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Kami ingin anggaran daerah digunakan untuk sesuatu yang benar-benar memberikan manfaat. Jangan sampai pemerintah terus mengeluarkan biaya untuk kendaraan yang secara fisik sudah tidak bisa dimanfaatkan,” pungkasnya. (Adv)







