KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta pemerintah desa, kelurahan, dan penyuluh pertanian lebih aktif melaporkan kondisi petani yang mengalami gagal panen. Langkah ini diperlukan agar masyarakat yang kehilangan hasil pertanian dapat segera terdata dan memperoleh perhatian sesuai kebutuhan di lapangan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kukar, Ananias, mengatakan keterlambatan informasi berpotensi membuat kondisi petani terdampak tidak segera diketahui pemerintah daerah. Padahal, laporan awal menjadi pintu masuk untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan tanaman sekaligus kondisi rumah tangga petani.
Ia menegaskan, setiap temuan gagal panen sebaiknya langsung disampaikan kepada dinas tanpa harus menunggu penyelesaian administrasi berjenjang.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau ada masyarakat yang mengalami gagal panen, segera informasikan kepada kami. Jangan sampai kondisi mereka tidak diketahui karena terlambatnya laporan,” ujar Ananias, Jumat (30/10/2026).
Menurutnya, kemudahan komunikasi saat ini memungkinkan laporan disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk pesan singkat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran awal sebelum melakukan tindak lanjut berdasarkan kondisi yang dilaporkan.
“Bisa disampaikan melalui WhatsApp. Tidak harus menunggu surat resmi terlebih dahulu, yang penting informasi mengenai kondisi masyarakat bisa segera kami terima,” jelasnya.
Ananias menyebutkan, laporan tersebut perlu memuat informasi mengenai lokasi kejadian, kondisi petani, serta besaran kerugian atau kerusakan yang dialami. Sebab, dampak gagal panen di setiap wilayah tidak selalu memiliki tingkat keparahan yang sama.
“Informasi dari desa dan penyuluh pertanian sangat membantu. Kami perlu mengetahui di mana kejadiannya, bagaimana kondisi petaninya, dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan,” katanya.
Data yang terkumpul selanjutnya menjadi bahan pemerintah untuk memetakan warga terdampak. Pendataan ini juga diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan yang muncul sebatas kerusakan produksi atau telah memengaruhi kemampuan keluarga petani dalam memenuhi kebutuhan pangan.
“Jangan menunggu sampai persoalannya semakin berat. Kalau memang ada warga yang terdampak, segera sampaikan supaya bisa kami tindak lanjuti sesuai kondisi di lapangan,” tutupnya. (Adv)







