KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan penguatan transportasi pelajar dengan mengalokasikan sembilan unit bus sekolah melalui Dinas Perhubungan (Dishub). Selain itu, satu unit bus dari Kementerian Perhubungan disiapkan untuk mendukung kebutuhan transportasi pelajar di Kecamatan Sanga-Sanga.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan keberadaan armada tersebut perlu diikuti pemetaan kebutuhan di lapangan. Langkah ini penting agar penempatan bus benar-benar menjawab persoalan akses transportasi yang dihadapi pelajar.
“Kita melihat dulu kebutuhan masing-masing wilayah. Jangan sampai armadanya tersedia, tetapi pemanfaatannya belum maksimal karena tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” kata Aulia, Selasa (27/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, karakteristik setiap kecamatan menjadi pertimbangan dalam menyusun pola pelayanan. Jumlah siswa yang membutuhkan angkutan, jangkauan perjalanan, serta kondisi wilayah perlu diperhatikan sebelum layanan dijalankan.
Dengan pendekatan tersebut, pengoperasian bus sekolah diharapkan tidak sekadar berorientasi pada tersedianya kendaraan. Pemkab Kukar ingin memastikan armada dapat digunakan secara efektif untuk membantu aktivitas pelajar menuju dan kembali dari sekolah.
“Bus sekolah ini kita harapkan bisa membantu anak-anak kita untuk berangkat dan pulang sekolah dengan lebih mudah,” ujarnya.
Di samping penentuan rute dan wilayah layanan, kesiapan pembiayaan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pengeluaran untuk bahan bakar dan kebutuhan operasional lainnya perlu diperhitungkan sejak awal supaya pelayanan dapat berlangsung secara konsisten.
“Yang perlu kita pikirkan bukan hanya pengadaan busnya, tetapi juga bagaimana operasionalnya bisa terus berjalan,” tuturnya.
Aulia menyebutkan, salah satu alternatif yang dapat dijajaki ialah dukungan dari perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL). Pembahasan mengenai skema tersebut diperlukan untuk mengetahui peluang keterlibatan pihak lain dalam menopang biaya pelayanan.
“Kita bisa membicarakan kemungkinan dukungan dari TJSL, termasuk untuk kebutuhan bahan bakar. Jadi, layanan ini bisa lebih berkelanjutan,” ucapnya.
Meski demikian, penentuan pola operasional dan bentuk dukungan pembiayaan masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Pemerintah daerah ingin agar penyediaan armada diikuti perencanaan yang matang, sehingga fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kita ingin bus sekolah ini dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan bisa memberikan manfaat nyata. Penempatannya harus tepat, operasionalnya juga harus kita siapkan,” pungkas Aulia. (Adv)







