KUTAI KARTANEGARA – Dugaan praktik jual beli rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Padahal, rumah yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah tersebut merupakan aset daerah dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas oleh pihak yang menempatinya.
Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno, mengatakan pihaknya menemukan indikasi adanya rumah dinas yang diperjualbelikan, meskipun status kepemilikan tanah maupun bangunannya masih tercatat sebagai aset pemerintah daerah.
“Kami menemukan indikasi itu di lapangan, padahal rumah dinas sejatinya disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas aparatur pemerintah,” ungkapnya, Kamis (19/11/2026)
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagus menegaskan, rumah dinas diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang masih aktif dan memenuhi ketentuan. Karena itu, pemanfaatannya tidak boleh berubah menjadi transaksi komersial yang mengabaikan status aset daerah.
Ia menyebut, hak menempati rumah tersebut melekat pada ketentuan penggunaan aset, bukan menjadi dasar bagi penghuni untuk mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain.
“Rumah dinas itu kan aset pemerintah daerah. Peruntukannya untuk pegawai yang memang berhak menempati, bukan untuk diperjualbelikan,” tegasnya.
Bagus berujar, BPKAD akan menindaklanjuti indikasi tersebut melalui penertiban administrasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang menguasai rumah dinas. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara status penghuni, dokumen aset, dan kondisi penguasaan di lapangan.
Bagus menyebut, persoalan rumah dinas tidak cukup diselesaikan hanya dengan melihat siapa yang saat ini menempatinya. Pemerintah perlu memastikan apakah penghuni masih memiliki hak untuk menggunakan fasilitas tersebut, terutama jika yang bersangkutan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima fasilitas rumah dinas.
“Kalau memang sudah tidak memenuhi ketentuan, tentu harus kita tertibkan. Karena itu barang milik daerah yang penggunaannya juga sudah diatur,” ujarnya.
Dalam penanganannya, BPKAD menyiapkan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kukar agar langkah penertiban memiliki landasan hukum yang jelas. Pendampingan tersebut diperlukan untuk mengkaji persoalan penguasaan maupun dugaan pengalihan rumah dinas kepada pihak lain.
Bagus berharap penertiban dapat mengembalikan fungsi rumah dinas sesuai peruntukannya sekaligus mencegah aset pemerintah daerah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
“Pengelolaan aset harus dilakukan secara tertib agar fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran daerah tetap memberikan manfaat sebagaimana mestinya,” tutupnya. (Adv)







