Siapkan Konsep Kawasan Terpadu, Kopdes Loa Kulu Hubungkan Wisata dan Ketahanan Pangan

Rabu, 11 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUTAI KARTANEGARA – Pengembangan kawasan desa menjadi salah satu pertimbangan dalam penyiapan lokasi gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Lokasi yang berada di atas bukit itu sempat menuai perhatian, tetapi pemerintah desa disebut memiliki rencana pemanfaatan kawasan yang lebih luas.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan lokasi tersebut direncanakan terintegrasi dengan pengembangan potensi wisata dan kawasan ketahanan pangan. Artinya, pemanfaatan wilayah tidak hanya diarahkan untuk mendukung aktivitas koperasi.

“Di sana ada pemikiran untuk membangun kawasan yang memiliki beberapa fungsi sekaligus. Gerai koperasi menjadi salah satu bagian, kemudian dikaitkan dengan rencana pengembangan wisata dan ketahanan pangan,” ungkap Arianto, Rabu (11/11/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, rencana tersebut merupakan gambaran pengembangan wilayah yang disiapkan pemerintah desa. Pendekatan kawasan terpadu diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap pemanfaatan aset desa sekaligus membuka peluang pengembangan potensi lokal.

Namun, Arianto mengingatkan bahwa konsep pengembangan kawasan tetap harus memperhatikan fungsi utama setiap fasilitas. Gerai koperasi nantinya harus dapat dijangkau masyarakat dan menunjang aktivitas ekonomi warga, sehingga aspek lokasi tidak boleh diabaikan.

“Rencana pengembangan kawasan tentu perlu dilihat secara keseluruhan. Tetapi, fasilitas koperasinya juga harus benar-benar bisa digunakan masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi di desa,” katanya.

Ia menjelaskan, penentuan lokasi gerai KDKMP pada dasarnya diawali dengan pengajuan lahan oleh pemerintah desa. Aset yang tersedia dapat ditawarkan untuk pembangunan, tetapi keputusan penggunaannya tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan verifikasi.

Tim dari Agrinas bersama unsur TNI turut terlibat dalam proses pengecekan tersebut. Apabila lokasi yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, pemerintah desa harus mencari alternatif lahan lain yang dinilai lebih sesuai.

“Desa diberikan ruang untuk mengusulkan tanah yang tersedia. Setelah itu ada pihak yang melakukan penilaian, sehingga keputusan akhirnya tidak hanya berdasarkan pertimbangan pemerintah desa,” terangnya.

Arianto menyebut, mekanisme itu diterapkan agar pembangunan gerai tidak mengalami persoalan akibat pemilihan lahan yang kurang tepat. Ketersediaan aset memang menjadi modal awal, tetapi kesesuaian lokasi dengan kebutuhan pembangunan tetap menjadi pertimbangan utama.

“Kalau satu lokasi tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, bukan berarti pembangunan harus berhenti. Pemerintah desa bisa mengupayakan tempat berbeda yang lebih memenuhi kebutuhan,” ujarnya.

Ia juga menanggapi berbagai kritik mengenai lokasi pembangunan gerai yang beredar melalui media sosial. Menurutnya, informasi semacam itu perlu ditelusuri terlebih dahulu karena tidak semua persoalan yang viral berkaitan dengan wilayah Kukar.

Arianto berharap penyiapan lokasi KDKMP dapat mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Selain menghadirkan fasilitas ekonomi melalui koperasi, pembangunan diharapkan dapat berjalan selaras dengan potensi dan rencana pengembangan wilayah desa.

“Jangan hanya melihat bangunannya berdiri di mana, tetapi bagaimana nantinya tempat itu dimanfaatkan. Kita ingin koperasi hadir sebagai fasilitas yang benar-benar memberi manfaat bagi warga,” tutupnya. (Adv)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Ribuan Aset Kukar Jadi Sasaran Penertiban, BPKAD Libatkan Kejaksaan
BPKAD Kukar Ajukan 101 Kendaraan Dinas Tak Produktif untuk Dilelang
Kendaraan Tak Lagi Beroperasi, Tagihan Pajak Tetap Jalan dan Bebani APBD Kukar
Pantau Perjuangan Atlet Kukar Kini Bisa Lewat Si Pakar, Keluarga Tak Perlu Tunggu Laporan
Kendaraan Tambang Beroperasi di Kukar, Aulia Minta Pajak BBM Masuk Kas Daerah
Pemkab Kukar Buka Akses Pendopo Odah Etam Gratis untuk Pernikahan Warga
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:41 WITA

Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

Ribuan Aset Kukar Jadi Sasaran Penertiban, BPKAD Libatkan Kejaksaan

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

BPKAD Kukar Ajukan 101 Kendaraan Dinas Tak Produktif untuk Dilelang

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

Kendaraan Tak Lagi Beroperasi, Tagihan Pajak Tetap Jalan dan Bebani APBD Kukar

Selasa, 17 November 2026 - 20:05 WITA

Pantau Perjuangan Atlet Kukar Kini Bisa Lewat Si Pakar, Keluarga Tak Perlu Tunggu Laporan

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA