Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Abdul Jawad ; Bantuan Hukum Gratis Untuk Warga Kaltim

Sabtu, 9 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) H. A. Jawad Sirajuddin, SH.,MH. melaksanakan agenda sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Desa Manunggal Jaya Kec.Tenggarong Seberang Kab. Kukar, Sabtu (9/3/2024).

Foto : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) H. A. Jawad Sirajuddin, SH.,MH. melaksanakan agenda sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Desa Manunggal Jaya Kec.Tenggarong Seberang Kab. Kukar, Sabtu (9/3/2024).

ANALISAKALTIM.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) H. A. Jawad Sirajuddin, SH.,MH. melaksanakan agenda sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Kegiatan digelar di Desa Manunggal Jaya Kec.Tenggarong Seberang Kab. Kukar, Sabtu (9/3/2024).

Abdul Jawad menjelaskan Perda No 5 tahun 2019 dirasa penting untuk disampaikan kepada masyarakat Kaltim.
“Bantuan hukum ini disediakan oleh pemerintah gratis untuk warga Kaltim, dan bagi kami sangat penting untuk disampaikan,” kata H. A. Jawad Sirajuddin, SH.,MH saat mengawali sosialisasi.

Abdul Jawad mengatakan, setelah diadakan naskah akademik, ternyata masih banyak masyarakat Kaltim yang belum paham soal hukum. Masyarakat menyadari bahwa permasalahan hukum membutuhkan biaya yang besar, itulah sebabnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 diterbitkan.

Dia menambahkan, warga perlu memenuhi sejumlah persyaratan untuk mengakses fasilitas tersebut. Meliputi identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Kaltim, surat rekomendasi keterangan tidak mampu dari kelurahan, dan dokumen atas permasalahan hukum yang di hadapi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut turut hadir praktisi hukum Zulkifli Alkaf, SH dan M. Rayis Jawad, SH sebagai Nara sumber serta Yayuk Sehati sebagai moderator.

Lanjut, praktisi hukum Zulkifli Alkaf, SH mengatakan, warga bisa mengakses Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang khusus menangani secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Petisi Audit Ijazah Legislator Menguat, Darlis Minta DPRD Tak Halangi Verifikasi
Salehuddin: Perda BPBD Jangan Sekadar Ubah Struktur, Anggaran dan SDM Harus Dibenahi
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA